Empat petugas BPN di Pesisir Selatan dikejar warga menggunakan parang saat mengukur tanah, menimbulkan kepanikan dan kehebohan lokal.

Insiden mengejutkan terjadi di Pesisir Selatan ketika empat petugas Kantor Pertanahan dikejar warga menggunakan parang. Peristiwa itu berlangsung saat mereka mengukur tanah di Kampung Sungai Rotan, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Kantor Pertanahan Pesisir Selatan kini menelusuri fakta di balik kejadian mencekam tersebut.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Mafia Tanah.

Klarifikasi Dari Pucuk Pimpinan, Kepala Kantor Mengaku Tak Tahu

Kepala Kantor Pertanahan Pesisir Selatan, Mira Desrita, menyatakan keterkejutannya atas insiden yang menimpa anak buahnya. Ia mengaku baru mengetahui peristiwa pengejaran tersebut setelah membaca berita di media Sumbarkita. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem pelaporan internal di lembaga tersebut.

Mira menegaskan bahwa pada hari kejadian, Selasa (13/1/2026), empat petugas memang ditugaskan resmi untuk mengukur tanah di Sungai Rotan atas permintaan warga. Penugasan ini dilengkapi dengan surat tugas yang sah dari Kantor Pertanahan Pesisir Selatan, menunjukkan bahwa keberadaan mereka di lokasi adalah legal dan sesuai prosedur.

Namun, Mira mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak menerima laporan langsung dari keempat petugas mengenai pengejaran oleh warga bersenjata parang, apalagi perusakan mobil dinas. Ia berjanji akan segera meminta penjelasan dari para petugas tersebut esok harinya, mengingat mereka sedang bertugas di Tapan untuk pengukuran tanah lainnya.

Misteri Penugasan Ganda, Pengukuran Tanah Pensiunan Tanpa Surat Tugas

Di tengah kebingungan, terkuak dugaan adanya pengukuran tanah lain yang dilakukan tanpa prosedur resmi. Mira Desrita secara spesifik menyoroti aktivitas pengukuran tanah milik pensiunan pegawai Kantor Pertanahan Pesisir Selatan. Aktivitas ini diklaim tidak memiliki dasar penugasan dari kantor.

Mira dengan tegas menyatakan bahwa pengukuran tanah tersebut bukanlah penugasan resmi dari institusinya. Keempat petugas yang terlibat dalam insiden dikejar parang tersebut tidak dilengkapi dengan surat tugas untuk kegiatan pengukuran tanah pensiunan ini.

Prosedur resmi Kantor Pertanahan mewajibkan setiap petugas harus memiliki surat tugas yang jelas dari kantor untuk melakukan pengukuran tanah. Ketiadaan surat tugas ini mengindikasikan adanya penyimpangan prosedur yang serius dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Baca Juga: LPMLK Turun ke Jalan Bongkar Mafia Tanah BPN Jaktim, Warga Terancam

Sanksi Tegas Menanti, Bahaya Bekerja Tanpa Prosedur Resmi

Mira Desrita menyampaikan bahwa jika terbukti para petugas memang terlibat dalam kegiatan di luar penugasan resmi, tindakan tegas akan diambil. Ia berencana akan menegur keempat petugas tersebut secara langsung. Pelanggaran prosedur dianggap sebagai hal yang tidak dapat ditoleransi.

Bekerja tanpa melalui prosedur resmi sangatlah berbahaya, demikian peringatan dari Mira. Kegiatan semacam itu akan sangat sulit dipertanggungjawabkan apabila terjadi masalah atau insiden di lapangan. Hal ini dapat merugikan baik individu petugas maupun institusi secara keseluruhan.

Penegasan ini menunjukkan komitmen Kantor Pertanahan Pesisir Selatan untuk memastikan setiap aktivitas stafnya berjalan sesuai koridor hukum dan etika profesi. Kejadian ini menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan pengawasan dan disiplin internal demi mencegah terulangnya insiden serupa.

Investigasi Menyeluruh, Demi Akuntabilitas Dan Kepercayaan Publik

Insiden pengejaran petugas BPN dengan parang ini menuntut investigasi yang transparan dan menyeluruh. Kantor Pertanahan Pesisir Selatan perlu mendalami motif warga melakukan pengejaran serta alasan di balik pengukuran tanah tanpa surat tugas. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Hasil investigasi harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, menjelaskan duduk perkara secara gamblang. Ini akan membantu menghindari spekulasi dan memastikan bahwa setiap pelanggaran, baik oleh petugas maupun warga, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Dengan penanganan yang cepat dan akuntabel, diharapkan insiden ini tidak akan merusak citra Kantor Pertanahan Pesisir Selatan. Sebaliknya, kejadian ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Jangan lewatkan update berita seputaran Mafia Tanah serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

---