Konflik agraria di Dago Elos, Bandung, kembali memanas, warga Forum Dago Melawan terus lantang menyuarakan ketidakadilan tanah mereka.

Kali ini, mereka menyambangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Barat, membawa serta bukti-bukti historis dan tuntutan tegas agar hak-hak mereka diakui.

Berikut ini, Mafia Tanah akan menjadi cerminan dari banyak kasus serupa di Indonesia, di mana masyarakat adat dan komunitas lokal berjuang mempertahankan tanah leluhur dari klaim pihak lain.

Forum Dago Melawan, Asa Di Tengah Ancaman Penggusuran

Warga Dago Elos yang tergabung dalam “Forum Dago Melawan” melakukan aksi damai di depan Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat pada Kamis, 21 September 2023. Aksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan mereka untuk mempertahankan hak atas tanah dan menolak penggusuran yang mengancam. Mereka membawa spanduk dan poster yang menyuarakan tuntutan mereka dengan jelas.

Perjuangan warga Dago Elos bukanlah hal baru. Mereka telah lama berjuang melawan klaim kepemilikan tanah oleh pihak lain yang mengancam keberadaan tempat tinggal dan kehidupan mereka. Ketidakpastian hukum atas tanah ini telah menciptakan kecemasan dan ketakutan di kalangan masyarakat.

Kehadiran Forum Dago Melawan di Kantor ATR/BPN Jabar menjadi simbol perlawanan dan harapan. Mereka berharap bahwa dengan menyuarakan langsung aspirasi mereka kepada instansi terkait, akan ada titik terang dan keadilan yang berpihak kepada rakyat.

Klaim Tanah Dan Bukti Historis Warga

Konflik agraria di Dago Elos berakar pada klaim kepemilikan oleh keluarga Muller, yang mengaku sebagai pewaris sah tanah tersebut. Namun, warga Dago Elos memiliki bukti-bukti historis kuat berupa Letter C, dokumen hukum lama yang menunjukkan kepemilikan secara turun-temurun. Dokumen ini menjadi andalan warga dalam membantah klaim keluarga Muller.

Meskipun bukti Letter C ini memiliki kekuatan hukum, seringkali dalam praktiknya, masyarakat kecil kesulitan melawan klaim dari pihak yang memiliki sumber daya lebih besar. Oleh karena itu, warga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Warga menuntut ATR/BPN Jawa Barat untuk secara serius meninjau ulang dan memverifikasi semua dokumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Transparansi dan objektivitas dalam proses ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa hak-hak warga terlindungi.

Baca Juga: Kantor Ormas di Surabaya Disegel Polisi Terkait Dugaan Mafia Tanah

Tuntutan Warga Dago Elos Kepada ATR/BPN

Dalam aksinya, Forum Dago Melawan menyampaikan beberapa tuntutan kunci kepada ATR/BPN Jawa Barat. Pertama, mereka meminta agar segera menghentikan proses penerbitan sertifikat tanah atas nama keluarga Muller di Dago Elos. Proses sertifikasi yang sedang berjalan dikhawatirkan akan semakin memperparah konflik.

Kedua, warga menuntut ATR/BPN untuk segera membatalkan semua sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan di atas tanah yang disengketakan. Pembatalan ini dianggap krusial untuk mengembalikan status quo dan membuka jalan bagi penyelesaian konflik yang adil.

Ketiga, Forum Dago Melawan mendesak ATR/BPN untuk tidak hanya pasif, tetapi aktif melindungi hak-hak masyarakat Dago Elos. Mereka berharap instansi tersebut dapat berperan sebagai pelindung rakyat, bukan sebaliknya, dan memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan tempat tinggalnya.

Ancaman Kekerasan Dan Dukungan Solidaritas

Perjuangan warga Dago Elos tidak lepas dari ancaman dan tindakan kekerasan. Sebelumnya, upaya eksekusi lahan di Dago Elos sempat diwarnai bentrokan antara warga dan aparat kepolisian, yang mengakibatkan beberapa warga terluka. Kejadian ini menimbulkan kecaman dan menunjukkan rentannya posisi masyarakat dalam konflik agraria.

Kekerasan ini semakin memperkuat solidaritas di antara warga dan memicu dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Organisasi bantuan hukum, aktivis HAM, dan mahasiswa turut menyuarakan dukungan mereka, mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga.

Peristiwa Dago Elos menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk serius menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Tanpa penyelesaian yang adil dan berpihak kepada rakyat, kasus serupa akan terus muncul, mengancam ketentraman dan hak asasi warga negara.

Selalu terinformasi dengan berita menarik setiap hari, eksklusif dan akurat di Mafia Tanah.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari jabarekspres.com
• Gambar Kedua dari jabarekspres.com