Pemprov Jakarta batasi pengambilan air tanah untuk cegah penurunan tanah dan banjir, Kota terancam tenggelam jika tak dikendalikan.

Jakarta menghadapi ancaman serius akibat penurunan tanah dan banjir yang semakin sering terjadi. Pemerintah Provinsi pun mengambil langkah tegas dengan membatasi pengambilan air tanah di wilayah ibu kota.

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas tanah dan mencegah kerusakan infrastruktur. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini bisa memperparah risiko tenggelamnya sejumlah kawasan Jakarta. Tetap simak di Mafia Tanah.

Ancaman Tenggelamnya Jakarta Dan Strategi Pengendalian Air Tanah

Jakarta menghadapi risiko penurunan permukaan tanah yang memperburuk ancaman banjir. Pemprov DKI Jakarta menekankan pengurangan pengambilan air tanah sebagai langkah utama mengatasi masalah ini.

Fenomena “Jakarta sinking” sudah lama menjadi perhatian pakar dan lembaga terkait. Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menegaskan perlunya rencana sistematis untuk mengurangi dampak pengambilan air tanah yang berlebihan.

Selain ancaman banjir, tren peningkatan curah hujan akibat krisis iklim memperparah risiko genangan. Strategi pengendalian air tanah menjadi bagian penting dalam adaptasi terhadap perubahan iklim di ibu kota.

Tekanan Terhadap Pengambilan Air Tanah Dan Layanan Air Bersih

Pemprov DKI Jakarta mendorong PAM JAYA memperluas layanan air bersih melalui jaringan perpipaan. Sektor rumah tangga kini mulai mengurangi ketergantungan pada air tanah secara signifikan.

Saat ini, hampir dua juta pelanggan rumah tangga sudah terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan. Sementara itu, gedung, kantor, dan bangunan komersial dikenai pembatasan serta pajak untuk pengambilan air tanah.

Pendekatan ini juga disertai insentif bagi perusahaan yang mengurangi praktik pengambilan air tanah. Tujuannya untuk mencegah penurunan permukaan tanah yang lebih cepat akibat aktivitas manusia.

Baca Juga: Tanah Ambles, Warga Mlipak Wonosobo Terpaksa Bongkar Bangunan Miring

Perlindungan Pesisir Dan Ruang Terbuka Hijau

Jakarta memanfaatkan tanggul laut melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk menahan air laut. Selain itu, ekosistem mangrove digunakan sebagai pelindung alami wilayah pesisir ibu kota.

Pemprov juga fokus menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) untuk menurunkan risiko genangan dan panas perkotaan. RTH publik masih relatif kecil, sehingga inovasi seperti taman vertikal dan area vegetasi publik tengah diperluas.

Program penghijauan juga didorong di berbagai fasilitas publik untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Masyarakat diimbau berpartisipasi menambah area vegetasi demi menyeimbangkan pembangunan kota yang masif.

Peran Infrastruktur Dan Kesadaran Publik Dalam Mitigasi Banjir

Optimalisasi saluran air dan pembersihan endapan lumpur menjadi langkah penting mengurangi genangan. Pengelolaan sampah juga diperkuat agar tidak menyumbat aliran air saat hujan ekstrem terjadi.

Perencanaan pembangunan gedung dan perumahan kini harus memperhitungkan sumur resapan dan lahan terbuka. Infrastruktur yang memadai dapat menahan dampak banjir sekaligus mencegah penurunan permukaan tanah lebih cepat.

Ahli klimatologi menekankan bahwa pengambilan air tanah berlebihan mempercepat subsidence di Jakarta. Jika tidak dikendalikan, risiko banjir lebih lama surut dan wilayah pesisir utara bisa semakin terdampak akibat pasang air laut.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari lestari.kompas.com
• Gambar Kedua dari lestari.kompas.com