PDI-P Alihkan Lahan 3 Hektar Di Bantul Jadi Pusat Pengolahan Sampah

Tak Jadi Sekolah Partai, Lahan PDI-P Di Bantul Dialihkan Untuk Sampah

PDI-P alihkan 3 hektar lahan di Bantul untuk pengelolaan sampah, rencana sekolah partai dibatalkan demi solusi lingkungan.

Rencana pembangunan sekolah partai di Bantul resmi dibatalkan. PDI-P justru mengalihkan lahan seluas 3 hektar tersebut menjadi tempat pengelolaan sampah sebagai solusi persoalan lingkungan.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis yang tak hanya berdampak politik, tetapi juga sosial dan ekologis. Simak penjelasan lengkapnya di Mafia Tanah.

PDI Perjuangan Alihkan Lahan 3 Hektar Di Bantul

PDI Perjuangan menyiapkan lahan seluas 3 hektar di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk difungsikan sebagai tempat pengolahan sampah dan pembibitan pohon. Lahan tersebut sebelumnya direncanakan menjadi lokasi pembangunan sekolah partai.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa perubahan rencana ini merupakan bentuk respons terhadap persoalan lingkungan yang masih dihadapi banyak daerah. Keputusan tersebut diumumkan saat dirinya ditemui di Embung Giwangan, Kota Yogyakarta, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, alih fungsi lahan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan penegasan arah kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Isu pengelolaan sampah dinilai menjadi tantangan mendesak yang memerlukan solusi konkret dan berkelanjutan.

Dari Sekolah Partai Menjadi Sekolah Lapang

Hasto menjelaskan bahwa lahan tersebut kini akan dikembangkan sebagai “Sekolah Lapang”, konsep yang berorientasi pada praktik langsung pengelolaan lingkungan. Model ini diharapkan memberi manfaat edukatif sekaligus produktif bagi masyarakat sekitar.

Lahan tersebut akan difungsikan sebagai pusat pengolahan sampah organik menjadi pupuk serta area nursery atau pembibitan tanaman. Dengan demikian, kawasan ini dapat menjadi sentra ekonomi hijau yang mendorong kemandirian warga.

Transformasi ini juga mencerminkan upaya partai dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan zaman. Ketimbang fokus pada infrastruktur politik, prioritas diarahkan pada solusi ekologis yang berdampak luas.

Baca Juga: Perjuangan Dua Kakek Di Riau: Kasus Lahan Hingga Ke Mahkamah Agung

Penataan Kota Dan Ruang Publik

Selain proyek di Bantul, Hasto Kristiyanto turut menekankan pentingnya penataan ruang publik kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Penataan kota dinilai harus dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan.

Ia mendorong pembangunan taman-taman kota yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga menjadi tempat diskusi dan interaksi anak muda. Ruang publik yang sehat diyakini mampu memperkuat budaya dialog dan kreativitas.

Pengelolaan lingkungan perkotaan, termasuk kebersihan sungai dan kawasan padat penduduk, menjadi perhatian serius. Penataan tersebut dianggap sebagai investasi jangka panjang demi kualitas hidup warga.

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa arahan terkait kepedulian lingkungan telah diterimanya sejak awal pencalonan. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan.

Program penataan taman dan gerakan bersih sungai sudah dicanangkan sejak awal masa jabatannya. Kebijakan ini disebut sejalan dengan arah pemerintah pusat yang semakin menaruh perhatian pada keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota yang nyaman dan ramah lingkungan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mempercepat realisasi program tersebut.

Fokus Sosial: Bedah Rumah Dan Penurunan Stunting

Di luar isu lingkungan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menaruh perhatian pada persoalan sosial. Hasto Wardoyo memaparkan capaian program bedah rumah sebanyak 182 unit dalam enam bulan pada 2025.

Program tersebut dijalankan tanpa menggunakan dana APBD maupun APBN, melainkan melalui skema gotong royong masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini dinilai efektif dalam membantu warga kurang mampu.

Untuk penanganan stunting, Pemkot Yogyakarta memperoleh dukungan anggaran dari DPRD Provinsi DIY sebesar Rp 100 juta per kampung atau kelurahan. Angka stunting yang semula 14,8 persen berhasil ditekan menjadi 8,4 persen dalam satu tahun.

Ke depan, pemerintah kota berkomitmen memperkuat kebijakan sosial dan lingkungan secara bersamaan. Fokus ini diharapkan mampu menciptakan ruang hidup yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Yogyakarta.

Sumber Informasi Gambar: