LPMLK Turun ke Jalan Bongkar Mafia Tanah BPN Jaktim, Warga Terancam

Massa aksi Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) turun ke jalan di depan kantor BPN Jakarta Timur, menyoroti praktik mafia tanah yang diduga.

Mereka menuntut audit investigatif, pembatalan sertifikat bermasalah, dan transparansi penuh dari BPN. Aksi ini menegaskan pentingnya perlindungan hak rakyat kecil serta pengawasan ketat terhadap penerbitan sertifikat tanah agar keadilan dan kepastian hukum.

Simak dan ikutinterus informasi terbaru dan terviral lainya tentang Mafia Tanah yang hanya ada di Mafia Tanah.

LPMLK Turun ke Jalan, Bongkar Mafia Tanah BPN Jaktim

Massa aksi dari Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) menggelar demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, Cakung, Senin (19/1/2026). Aksi ini digelar untuk menyoroti praktik mafia tanah yang dinilai telah terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Koordinator aksi, Rahmat Himran, menegaskan bahwa mereka menolak kebijakan BPN yang dianggap berpihak pada oknum tertentu. “Kami ingin memastikan bahwa hak rakyat kecil dilindungi, bukan justru dirampas oleh praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat,” ujar Rahmat saat berorasi di depan kantor BPN.

Selain itu, massa juga membawa data dan dokumen kasus dugaan mafia tanah yang mereka nilai bermasalah. Mereka meminta Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pengelolaan tanah di Jakarta Timur. Kehadiran massa mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung.

Pimpinan BPN Jaktim Disorot Tajam

Orator aksi, Al Kautsar, menyoroti kinerja BPN Jakarta Timur yang dianggap tidak lagi berpihak pada masyarakat. “BPN Jakarta Timur hari ini bukan lagi pelayan masyarakat, tapi terlihat lebih melayani kepentingan kelompok tertentu,” ucapnya dengan lantang di hadapan peserta aksi.

Selain itu, Al Kautsar juga menekankan perlunya audit internal dan eksternal terhadap seluruh prosedur pengurusan tanah. Menurutnya, praktik mafia tanah yang terjadi selama ini memerlukan penanganan serius agar tidak merugikan warga yang sah memiliki hak tanah.

Kritik serupa juga disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang hadir dalam aksi. Mereka menekankan pentingnya reformasi birokrasi di BPN, termasuk peningkatan transparansi dan pengawasan ketat terhadap sertifikasi tanah yang diterbitkan. Aksi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menuntut perubahan sistem yang lebih adil.

Baca Juga: Cegah Mafia Tanah, DPR Ajak Warga Perbarui Sertifikat Lama

Desakan Audit dan Hapus Sertifikat Bermasalah

Massa aksi LPMLK menuntut audit investigatif eksternal terhadap semua produk hukum yang diterbitkan BPN Jakarta Timur pada periode 2025-2026. Mereka menilai langkah ini penting agar praktik mafia tanah dapat terungkap dan ditindak tegas.

Selain itu, mereka juga meminta pembatalan secara hukum terhadap seluruh sertifikat hak milik (SHM/SHGB) yang diterbitkan di atas tanah yang sudah memiliki hak sah sebelumnya. “Jika ada sertifikat yang diterbitkan secara tidak benar, harus dibatalkan demi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” tegas Rahmat Himran.

Massa menekankan bahwa pemerintah harus hadir sebagai pelindung rakyat kecil, bukan pihak yang membiarkan praktik-praktik TSM merajalela. Mereka juga menyerukan agar Kementerian ATR/BPN membuat sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah praktik mafia tanah di masa depan.

Harapan Publik dan Langkah Selanjutnya

Aksi ini mendapat perhatian dari sejumlah lembaga masyarakat sipil yang mendukung tuntutan transparansi dan akuntabilitas BPN. Mereka berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan dugaan mafia tanah agar kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan dapat pulih.

Koordinator aksi menegaskan, LPMLK tidak akan berhenti sampai pemerintah dan BPN menanggapi tuntutan mereka. Langkah hukum dan diplomasi masyarakat akan terus dilakukan agar hak-hak warga tidak tergerus kepentingan pihak tertentu.

Pihak BPN Jakarta Timur hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan aksi tersebut. Namun, kehadiran massa di depan kantor diharapkan menjadi pengingat bagi instansi terkait untuk memperbaiki sistem.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di Mafia Tanah.

Sumber Informasi Gambar: