OTT Dinas Kominfo Tebing Tinggi berlanjut, polisi tetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek E-Katalog.

Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan sebelumnya. Dari hasil penyidikan awal, ditemukan sejumlah bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum dua orang tersebut. Simak selengkapnya hanya di Mafia Tanah.

OTT Dinas Kominfo Tebing Tinggi

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan aparat kepolisian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi kini memasuki babak baru yang lebih serius. Kasus ini berkembang setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pemeriksaan intensif dan mengumpulkan alat bukti. Dari hasil penyelidikan tersebut, dua orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pengadaan berbasis E-Katalog.

Penetapan ini menunjukkan bahwa kasus tidak lagi sebatas OTT awal. Proses hukum kini berlanjut dengan indikasi pelanggaran yang lebih terstruktur. Dua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial HA, pihak swasta yang terhubung dengan perusahaan jasa digital, serta NER, aparatur sipil negara di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.

Penetapan status hukum dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang dianggap cukup kuat. Bukti tersebut membuat status saksi dinaikkan menjadi tersangka. Selain itu, aparat kepolisian juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi penting. Lokasi tersebut termasuk kantor dinas dan rumah pribadi pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Proyek E-Katalog Diduga Jadi Pintu Masuk Praktik Korupsi

Kasus ini mencuat dari dugaan penyalahgunaan proyek pengadaan barang dan jasa berbasis E-Katalog yang seharusnya menjadi sistem transparan dalam proses belanja pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, sistem yang dirancang untuk efisiensi justru diduga dimanfaatkan sebagai celah untuk kepentingan tertentu. Penyidik menduga adanya pengaturan proyek yang tidak sesuai prosedur, termasuk dugaan pengondisian pemenang dan aliran dana yang tidak sesuai mekanisme resmi.

Dalam proses penyelidikan awal, aparat menemukan indikasi keterlibatan beberapa pihak internal yang memiliki akses terhadap proses administrasi pengadaan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan kerja sama antara pihak swasta dan oknum di dalam instansi pemerintah.

Polda Sumut menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya tersangka tambahan. Hal ini bisa terjadi jika ditemukan bukti baru dalam pengembangan kasus. Bukti tersebut dapat mengarah pada keterlibatan pihak lain di luar dua tersangka yang sudah ditetapkan.

Baca Juga: VIRAL! Skandal Tambang Jatim Terbongkar, Kadis ESDM dan Anak Buah Ditahan

Jejak Pemeriksaan Dan Penggeledahan Aparat Kepolisian

Setelah OTT dilakukan, tim penyidik bergerak cepat dengan melakukan serangkaian tindakan hukum lanjutan, termasuk pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara.

Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menyebutkan bahwa bukti yang dikumpulkan telah memenuhi unsur awal untuk menetapkan status tersangka terhadap dua orang yang kini telah diamankan.Penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas Kominfo dan kediaman para pihak terkait disebut menemukan sejumlah dokumen penting serta perangkat elektronik yang diduga berisi komunikasi terkait pengaturan proyek

Aparat kepolisian juga masih melakukan pendalaman terhadap data digital untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang lebih luas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah kasus tersebut berdiri sendiri atau merupakan bagian dari pola korupsi yang lebih besar dalam pengadaan berbasis sistem elektronik.

Dugaan Keterlibatan Jaringan Dan Dampak Politik Lokal

Kasus ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena status OTT, tetapi juga karena adanya dugaan keterkaitan dengan jaringan yang lebih luas di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satu tersangka diketahui memiliki hubungan keluarga dengan pejabat daerah, sehingga menambah kompleksitas dalam penanganan kasus ini. Meski demikian, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa intervensi dan berdasarkan alat bukti yang ada.

Dampak dari kasus ini mulai terasa di ruang publik, terutama terkait kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah. Sejumlah pihak menilai bahwa kasus ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah dalam memperketat sistem pengawasan proyek digital.

Hingga saat ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Publik pun menanti langkah lanjutan aparat dalam mengungkap apakah kasus ini hanya melibatkan dua tersangka atau merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar di balik proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari detik.com
• Gambar Kedua dari detik.com