Tahun 2026 menjadi batas akhir pendaftaran sertifikat tanah, menimbulkan tantangan besar sekaligus peluang bagi pemilik tanah. Tahun 2026 ditetapkan sebagai batas akhir pendaftaran sertifikat tanah sesuai PP No. 18 Tahun 2021 untuk menertibkan administrasi pertanahan. Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak mudah. Berbagai kendala, mulai birokrasi hingga sengketa tanah, menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Berikut…
Kapolda Lampung meminta warga menghormati hukum di tengah konflik tanah memanas, sementara pertanyaan soal keadilan masih muncul. Ketegangan agraria di tiga kampung Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, memuncak. Ribuan hektar lahan diperebutkan masyarakat adat dan PT Bumi Sentosa Abadi. Konflik sejak 2014 ini memicu pernyataan Kapolda Lampung, Irjen Helfi Assegaf, agar semua pihak menaati hukum….
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya menyisakan kerusakan fisik dan penderitaan warga. Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan pascabanjir, mafia tanah mulai mengintai lahan-lahan terdampak, terutama sawah yang rusak dan terendam air dalam waktu lama. Situasi darurat dan ketidakpastian hukum yang dialami warga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung…
Bareskrim Polri telah resmi mengumumkan bahwa perkara kayu gelondongan kini telah naik ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Kenaikan status perkara menandai langkah serius aparat penegak hukum dalam memberantas kegiatan penebangan dan perdagangan kayu tanpa izin yang merugikan negara. Bareskrim menyatakan…
Skandal “Green Eleven” mengejutkan publik, Direktur PT MAG dan oknum polisi diduga terlibat mafia tanah berskala besar. Skandal dugaan penggelapan aset properti 4,2 hektare di Desa Kenep, Beji, Pasuruan, jadi sorotan publik. Pemilik lahan melaporkan Direktur PT Metsuma Anugra Graha (MAG), Slamet Supriyanto, atas tuduhan penyerobotan hak milik. Kasus “Green Eleven” ini menyibak modus licik…
Mantan Bupati Bangka Selatan periode 2016–2021, Justiar Noer (JN), bersama mantan Camat Lepar Pongok (DK), kini resmi menyandang tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi penerbitan legalitas lahan negara. Angka fantastis sebesar Rp 45 miliar lebih menjadi sorotan utama dalam skandal yang mencoreng nama baik pemerintahan daerah ini. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya…
Kasus mafia tanah di Sumatera Barat mencuat setelah adanya dugaan penjualan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Kasus ini menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan oknum tertentu yang memanfaatkan klaim adat untuk menguasai dan memperjualbelikan lahan hutan secara ilegal. Aktivitas tersebut dinilai merugikan negara, merusak lingkungan, serta memicu konflik agraria di tengah masyarakat. Dibawah…
Korban banjir di Sumatera kini bisa mengurus sertifikat tanah gratis, langkah pemerintah ini untuk meringankan beban mereka. Bencana banjir di Sumatera meninggalkan duka bagi ribuan keluarga, banyak kehilangan harta dan dokumen penting termasuk sertifikat tanah. Pemerintah memastikan pengurusan kembali sertifikat bagi korban tidak dipungut biaya, sebagai langkah meringankan beban masyarakat dan menjaga hak atas tanah…
Setelah tiga tahun buron, seorang terpidana kasus mafia tanah akhirnya berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena kasus mafia tanah telah meresahkan masyarakat di berbagai daerah, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh praktik peralihan hak tanah ilegal. Keberhasilan aparat menahan pelaku setelah sekian lama menunjukkan komitmen penegak hukum dalam menindak…
Mbah Tupon, petani lansia di Bantul, menjadi korban mafia tanah, sementara keadilan atas haknya masih tersandera. Tahun 2025 menyoroti kerentanan rakyat kecil terhadap mafia tanah. Di Bantul, Yogyakarta, Mbah Tupon, petani lansia, hampir kehilangan seluruh tanah dan rumah yang telah ditempati puluhan tahun. Kisah pilu ini mengungkap praktik jual beli fiktif dan pemalsuan dokumen yang…