Banjir besar yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera tidak hanya merusak sawah dan lahan pertanian, tetapi juga membuka celah bagi praktik mafia tanah.

Lahan sawah milik petani yang rusak dan tertimbun lumpur kini menjadi sasaran empuk oknum mafia tanah yang memanfaatkan kekacauan untuk mengklaim hak kepemilikan secara ilegal.

Dibawah ini Mafia Tanah Akan mengulas bagaimana praktik mafia tanah bekerja, langkah perlindungan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, serta upaya pemulihan sawah agar produktivitas pertanian tetap terjaga.

Upaya Perlindungan Lahan

Menanggapi ancaman itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan akan mengawasi dan melindungi lahan‑lahan pertanian yang terdampak pascabanjir.

Nusron menggarisbawahi bahwa kementeriannya akan melakukan pemetaan ulang, pemantauan. Serta verifikasi status kepemilikan tanah di wilayah yang rusak atau tertutup lumpur. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar hak atas lahan warga tetap terjaga dan tidak diserobot.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga menjamin bahwa warga yang perlu mengurus kembali sertifikat tanah mereka karena rusak atau hilang akibat bencana tidak akan dikenakan biaya. Ini merupakan langkah penting untuk mencegah sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum pascakedukaan akibat banjir.

Selain itu, koordinasi lintas lembaga diusulkan oleh sejumlah anggota DPR agar aparat penegak hukum. Termasuk kepolisian dan kejaksaan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindakan mafia tanah yang mungkin muncul.

Hal ini mencerminkan bahwa respons terhadap ancaman ini tidak hanya bersifat administratif. Tetapi juga membutuhkan penegakan hukum yang kuat.

Potensi Aksi Mafia Tanah

Mafia tanah adalah sebutan untuk kelompok atau oknum yang berusaha memperoleh atau menguasai lahan orang lain secara ilegal melalui berbagai cara, seperti memanfaatkan dokumen tidak lengkap, memalsukan sertifikat, atau memanfaatkan situasi kacau.

Dalam konteks pascabanjir Sumatera, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa adanya ribuan hektare sawah yang terendam dan batas‑batas bidang tanah yang hilang bisa menjadi celah bagi mafia tanah untuk beraksi.

Menurut Nusron, kondisi seperti ini sangat rawan karena tanah yang “hilang” batasnya dapat diklaim oleh pihak luar. Terutama jika belum memiliki sertifikat atau dokumen yang lengkap.

Ia menjelaskan bahwa sawah yang sudah bersertifikat relatif aman karena batas‑batasnya terekam dalam data spasial resmi Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, tanah tanpa sertifikat atau dokumen lengkap justru menjadi target empuk untuk diambil alih oleh mafia tanah.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Selama ini kasus mafia tanah di Indonesia sudah kerap terjadi di berbagai daerah, di mana lahan produktif.

Hutan hingga tanah kosong menjadi rebutan oknum yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan celah hukum dan aturan yang kurang tegas. Kondisi pascabanjir ini dianggap sebagai peluang baru bagi praktik tersebut.

Baca Juga: Skandal “Green Eleven” Direktur PT MAG Dan Oknum Polisi Terlibat Mafia Tanah!

Dampak Banjir Terhadap Sawah di Sumatera

Banjir yang melanda wilayah Sumatera ini bukan fenomena kecil: menurut data sementara pemerintah. Puluhan ribu hektare sawah terendam lumpur dan hanya sebagian yang masih bisa dipulihkan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa sekitar 11.000 hektare sawah benar-benar hilang tergerus banjir. Sementara sisa lahan lainnya masih dapat ditata ulang untuk tanam kembali.

Masalah terbesar bukan hanya soal produktivitas pertanian. Tetapi status lahan dan kepastian hukum kepemilikan. Ketika lahan sawah yang selama ini dipakai warga untuk menanam padi rusak parah dan batas-batasnya hilang tertimbun lumpur, maka di sinilah celah bagi mafia tanah untuk mulai mengklaim kepemilikan.

Selama ini, banyak lahan di kampung-kampung yang belum tersertifikasi atau belum masuk dalam peta digital milik BPN apabila batasnya hilang dan tidak ada bukti administrasi yang kuat, maka spekulasi dan klaim liar bisa berlangsung lebih mudah.

Tanggapan Publik dan Tekanan Politik

Ancaman mafia tanah ini tak hanya menjadi perhatian pemerintah semata. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga meminta tindakan tegas dan pengawasan ketat di lapangan.

Menurut anggota Komisi VI DPR, pernyataan Menteri ATR/BPN tentang potensi adanya mafia tanah pascabanjir harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan sekadar peringatan.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga negara lainnya untuk benar‑benar melindungi hak rakyat atas tanahnya.

Kekhawatiran ini wajar karena sejarah sengketa tanah di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa mafia tanah tidak segan memanfaatkan celah administratif dan kekosongan hukum untuk mengambil alih tanah produktif milik petani atau masyarakat lokal.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.

---